Namun sebagian lainnya menilai, transparansi tetap penting agar pengelolaan dana kompensasi tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
Beberapa nelayan bahkan menyarankan agar panitia pengelola secara berkala mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat, termasuk total dana yang diterima dari aktivitas KIP, biaya operasional pengelolaan, hingga jumlah akhir yang dibagikan kepada nelayan.
Menurut mereka, keterbukaan informasi justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kompensasi yang berjalan saat ini.
“Kalau terbuka sejak awal, tentu tidak akan ada polemik,” kata seorang nelayan lainnya.
Isu transparansi dana kompensasi bukan hal baru di kawasan pesisir Bangka.
Dalam beberapa kasus sebelumnya, pengelolaan dana yang bersumber dari aktivitas pertambangan laut kerap menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat karena minimnya laporan terbuka kepada publik.
Karena itu, sejumlah tokoh masyarakat pesisir berharap ke depan mekanisme distribusi dana kompensasi dapat disertai sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel.
Bagi para nelayan, kompensasi bukan hanya soal angka yang diterima, tetapi juga tentang kejelasan pengelolaan dana yang berasal dari aktivitas tambang di wilayah tangkap mereka.
Transparansi, menurut mereka, menjadi kunci agar bantuan tersebut benar-benar dirasakan sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat pesisir. (B5)
