Penulis: Medi Hestri, Belva Al akhab dan Satrio
TEMPILANG, Berita5.co.id — Pemerintah Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tahun 2026 di Gedung Serba Guna, Selasa (24/2/2026).
Forum yang dipimpin Camat Rusian itu menjadi ruang pertemuan antara data, doa dan harapan sekaligus panggung kepemimpinan yang memperlihatkan arah pembangunan Tempilang menuju Bangka Barat Bermartabat.
Hadir dalam forum tersebut perwakilan Bapprida Bangka Barat, Kapolsek Tempilang, perwakilan KUA, Kepala Puskesmas Tempilang, Koordikpora, penyuluh KB, penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, delegasi desa, BPD, PKK, DWP, dan kepala desa se-Kecamatan Tempilang.
Camat Rusian menegaskan Musrenbang Kecamatan Tempilang 2026 berfungsi menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan tahun 2027 melalui pendekatan bottom-up dari desa ke kabupaten.
“Musrenbang adalah ruang aspirasi dari bawah ke atas. Kita merancang pembangunan yang cermat dan akurat demi visi Bangka Barat Bermartabat,” kata Rusian di hadapan peserta.
Forum membagi pembahasan ke dalam tiga kelompok utama:
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I (pendidikan, pemuda, olahraga).
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II (kesehatan).
Infrastruktur dan Ekonomi (perhubungan, perumahan, ketahanan pangan, pertanian).
Di pojok ruangan, seorang ibu PKK dari Desa Air Lintang mencatat usulan perbaikan jalan dusun. Di sisi lain, seorang guru honorer memegang map lusuh berisi proposal ruang kelas bocor.
Musrenbang bukan sekadar angka. Ia adalah wajah petani yang gagal panen karena irigasi retak. Ia adalah anak sekolah yang berjalan tiga kilometer menembus hujan.
Rusian, dalam narasi yang terukur namun hangat, memanggil satu per satu kepala desa untuk bicara.
“Tidak ada pembangunan tanpa suara rakyat,” ujarnya, suaranya tenang namun tegas.
Lampu neon Gedung Serba Guna memantulkan wajah-wajah harapan. Di situlah kepemimpinan diuji bukan oleh tepuk tangan, tetapi oleh kebutuhan rakyat kecil.
Namun Musrenbang juga menyimpan pertanyaan:
Apakah semua usulan benar-benar terealisasi?
Data dari Badan Pusat Statistik Bangka Barat menunjukkan masih adanya desa dengan akses air bersih terbatas dan angka kemiskinan pedesaan di atas rata-rata provinsi.
Penelitian perencanaan partisipatif oleh akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam jurnal Public Administration Quarterly menegaskan bahwa:
“Musrenbang efektif bila transparansi anggaran dan monitoring publik berjalan konsisten.”
Sementara laporan Mongabay Indonesia tentang dampak tambang ilegal di Bangka Barat mencatat bahwa kerusakan lingkungan memperparah beban ekonomi desa.
