Ia menilai KPU gagal memastikan hak rakyat terlindungi.
“Jangan sampai keterlambatan ini sengaja dibiarkan untuk kepentingan politik. Kalau KPU tidak becus kerja, sama saja mereka ikut mencederai demokrasi,” ujarnya geram.
Selain keterlambatan distribusi, warga juga mengaku ‘dipingpong’ saat menanyakan kejelasan ke perangkat RT.
Alih-alih mendapatkan jawaban pasti, sebagian diarahkan untuk mengambil sendiri surat tersebut, bukan dibagikan langsung ke rumah sebagaimana prosedur semestinya.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran publik, jangan sampai masalah administratif justru berujung pada hilangnya hak pilih rakyat.
KPU diminta segera bertindak cepat dan transparan sebelum kepercayaan publik semakin runtuh.
“Keterlambatan ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai rakyat kehilangan haknya hanya karena administrasi yang tidak beres,” pungkas salah seorang warga lainnya. (B5)
