Oleh: Eka Octawianto, S.T., M.AP
BANGKA BARAT, Berita5.co.id – Pembangunan daerah hari ini tidak lagi bisa dipahami secara sempit sebagai pembangunan fisik semata. Jalan yang mulus, gedung yang megah atau infrastruktur yang lengkap tidak otomatis melahirkan masyarakat yang berdaya. Dalam banyak kajian pembangunan modern, kualitas sumber daya manusia (SDM) justru menjadi penentu utama apakah sebuah daerah mampu bertahan, beradaptasi dan bersaing.
Dalam konteks inilah literasi menemukan relevansinya bukan sekadar sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi sebagai fondasi berpikir, memahami realitas dan mengambil keputusan secara sadar.
Kabupaten Bangka Barat menunjukkan capaian yang patut diapresiasi. Dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebesar 83,84 dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) 80,43, daerah ini telah melampaui rata-rata nasional. Secara angka, ini adalah keberhasilan. Namun, pertanyaan yang lebih penting bukan lagi seberapa tinggi angkanya, melainkan seberapa dalam dampaknya.
Jika dibandingkan dengan kondisi nasional yang masih berada pada kategori sedang, capaian Bangka Barat terlihat menonjol. Namun, keunggulan ini tidak seharusnya dimaknai sebagai titik akhir, melainkan titik tolak.
Sebab, ada satu hal yang kerap luput tentang tingginya indeks literasi tidak selalu identik dengan kuatnya budaya literasi.
Banyak daerah memiliki program literasi yang aktif, tetapi aktivitas membaca masih berhenti di ruang kelas. Di luar sekolah, buku belum menjadi kebutuhan, apalagi kebiasaan. Literasi belum sepenuhnya hidup dalam percakapan keluarga, belum menjadi tradisi di ruang-ruang sosial dan belum menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.
Di sinilah letak tantangan sesungguhnya menggeser literasi dari sekadar program menjadi budaya.
Perubahan budaya tidak pernah lahir dari kebijakan semata. Ia tumbuh dari kebiasaan, keteladanan dan kedekatan sosial. Regulasi bisa mendorong, tetapi tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai membaca. Program bisa menghadirkan fasilitas, tetapi tidak menjamin keterlibatan.
Di titik ini, kehadiran Bunda Literasi menjadi signifikan.
Bunda Literasi tidak bekerja dalam kerangka birokrasi yang kaku. Ia bergerak melalui pendekatan kultural masuk ke ruang keluarga, hadir dalam komunitas, dan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Perannya bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai penggerak yang menanamkan nilai.
Ia mengubah narasi literasi dari sesuatu yang “harus dilakukan” menjadi sesuatu yang “ingin dilakukan”.
Keteladanan menjadi kunci. Ketika literasi dipraktikkan, bukan sekadar disosialisasikan, maka ia memiliki peluang lebih besar untuk bertahan.
Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial telah mengubah paradigma lama. Perpustakaan tidak lagi cukup menjadi tempat menyimpan buku, tetapi harus menjadi ruang hidup tempat masyarakat belajar, berdiskusi dan berkembang.
Di Bangka Barat, arah ini mulai terlihat. Perpustakaan menghadirkan kegiatan literasi anak, pelatihan keterampilan, hingga ruang interaksi sosial. Namun, satu hal yang tidak bisa diabaikan pada ruang yang hidup bukan ditentukan oleh fasilitas, melainkan oleh partisipasi.
Tanpa kehadiran masyarakat, perpustakaan akan kembali menjadi ruang hampa.
