Penulis: Tim Investigasi
BANGKA BARAT, Berita5.co.id
– Deru mesin ekskavator memecah keheningan di bantaran Sungai Jembatan Apit, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kamis (6/8/2026). Bucket besi perlahan mengangkat lumpur yang bertahun-tahun mengendap di dasar sungai. Tanah yang mengering akibat kemarau mulai terbuka, memperlihatkan wajah sungai yang selama ini tertutup sedimentasi.
Di lokasi pekerjaan berdiri sebuah papan proyek berwarna putih. Papan itu menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kabupaten Bangka Barat (Kelurahan Tanjung) yang dikerjakan CV Master Abadi Perkasa dengan nilai kontrak Rp 242.506.000. Kontrak bernomor 610/120/SPK-OPSBabar/DPUPRPRKP ditandatangani pada 21 Juli 2026, dengan masa pelaksanaan 60 hari kalender menggunakan Anggaran Tahun 2026.
Data administrasi itu tersusun rapi. Anggaran jelas, pelaksana tertulis, waktu pekerjaan pun terpampang terang. Namun, di balik papan proyek itu, tersimpan cerita yang jauh lebih dalam daripada angka-angka yang dicetak dengan tinta hitam.
Normalisasi sungai memang menjadi kebutuhan mendesak. Pendangkalan akibat sedimentasi membuat kapasitas sungai terus berkurang. Ketika hujan deras turun, air lebih mudah meluap dan menggenangi kawasan sekitar Jembatan Apit. Pengerukan diharapkan mampu mengembalikan fungsi sungai sebagai saluran utama pengendali air.
Bagi warga sekitar, alat berat yang kini bekerja bukan sekadar mesin proyek.
Ia membawa harapan.
Seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi mengaku telah lama menunggu pemerintah melakukan normalisasi.
” Kalau hujan deras, air cepat naik. Dulu sungai ini lebih dalam. Sekarang banyak lumpur dan semak. Kami berharap pengerukan ini benar-benar menyelesaikan masalah, bukan hanya sekadar menggali lalu selesai,” ujarnya.
Harapan serupa datang dari warga lainnya yang setiap hari melintasi kawasan tersebut.
” Kalau memang anggarannya sudah ada, ya kerjakan yang bagus. Jangan sampai nanti beberapa bulan lagi sungainya dangkal lagi. Kami ini yang setiap hari hidup di dekat sungai, jadi kami yang paling merasakan dampaknya,” katanya.
Di balik optimisme itu, masyarakat tetap menyimpan harapan agar proyek tidak berhenti sebatas seremoni pembangunan.
Seorang pedagang yang biasa beraktivitas di sekitar Jembatan Apit berharap pemerintah juga memikirkan keberlanjutan setelah pekerjaan selesai.
” Sungai ini ibarat urat nadi kota. Kalau tersumbat, semua ikut terdampak. Jangan sampai setelah proyek selesai, sampah dan sedimen kembali menumpuk karena tidak ada perawatan,” tuturnya.
Di tengah suara mesin ekskavator yang terus meraung, seorang warga lanjut usia memandangi aliran sungai dengan tatapan tenang. Baginya, sungai bukan sekadar saluran air.
Ia adalah bagian dari sejarah Mentok.
” Kami hanya ingin sungai ini kembali seperti dulu. Airnya mengalir, tidak membuat waswas kalau hujan datang. Pemerintah sudah turun tangan, sekarang tinggal kami berharap hasilnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Pantauan di lapangan juga memperlihatkan beberapa kondisi yang patut menjadi perhatian selama pekerjaan berlangsung. Di sekitar area proyek tampak sejumlah kaleng bekas material diletakkan di tepi lokasi. Bekas lintasan alat berat membelah dasar sungai yang mulai mengering, sementara excavator terus mengangkat sedimen menuju titik penimbunan.
Pemandangan tersebut menghadirkan ironi yang sulit diabaikan.
Papan proyek berdiri tegak, seolah berkata kepada masyarakat,
“Aku telah menjelaskan semuanya.”
Namun lumpur yang sedang diangkat seakan menjawab pelan,
“Belum tentu semua yang penting tertulis di atas papan.”
Karena sesungguhnya, normalisasi sungai bukan sekadar menggali endapan tanah.
Ia menyangkut keselamatan masyarakat ketika musim hujan datang.
Ia menyangkut kualitas lingkungan.
Ia menyangkut uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.
Dari sudut pandang pengawasan publik, terdapat sejumlah aspek yang patut menjadi perhatian. Di antaranya metode pengerukan agar tidak memicu sedimentasi baru di hilir, pengelolaan limbah pekerjaan agar tidak mencemari lingkungan, kesesuaian volume pengerukan dengan dokumen teknis, hingga efektivitas pengawasan dari instansi terkait selama proyek berlangsung.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah bentuk prasangka terhadap pelaksana pekerjaan. Sebaliknya, itulah ruh pengawasan publik dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Di bawah terik matahari Kamis siang, excavator masih terus bekerja. Lumpur demi lumpur terangkat dari dasar sungai.
Ironisnya, lumpur lebih mudah dipindahkan dibandingkan keraguan masyarakat.
Sebab sedimentasi bukan hanya terjadi di dasar sungai.
Ia juga dapat mengendap di ruang kepercayaan publik ketika transparansi tidak mengalir sejernih air yang ingin dipulihkan.
Normalisasi Sungai Jembatan Apit pada akhirnya bukan hanya soal memperlebar aliran air.
Ia sebagai ujian tentang bagaimana pemerintah menjaga kepercayaan masyarakat melalui pekerjaan yang berkualitas, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan.
Sebab sungai yang bersih memang mampu mengalirkan air.
Tetapi pemerintahan yang transparan akan selalu mampu mengalirkan kepercayaan. (B5)
