Bangka BaratEkonomiHukumLaw&CrimeLokalNewsPemerintahan

Markus: Tidak Ingin Infrastruktur Pelabuhan Tanjung Ular Berhenti Jadi Pajangan Pembangunan

×

Markus: Tidak Ingin Infrastruktur Pelabuhan Tanjung Ular Berhenti Jadi Pajangan Pembangunan

Sebarkan artikel ini

Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Guntur

BANGKA BARAT, Berita5.co.id — Sebuah pelabuhan tidak pernah benar-benar hidup hanya karena dermaganya berdiri. Ia baru menemukan maknanya ketika kapal datang dan pergi, barang bergerak menuju pasar, roda usaha berputar, serta masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan yang dibiayai dengan sumber daya besar.

Prinsip itulah yang kini menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam mendorong optimalisasi Pelabuhan Tanjung Ular di Mentok. Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan kebutuhan untuk memperkuat perekonomian, Bupati Bangka Barat, Markus, S.H., mendorong PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mengambil peran dalam pengelolaan pelabuhan tersebut.

Dorongan itu mengemuka dalam rapat pembahasan tindak lanjut pemanfaatan dan pengelolaan pelabuhan di Ruang OR I Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Kamis (29/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah daerah mencari pola pengelolaan yang lebih profesional, berorientasi bisnis dan mampu menghidupkan potensi ekonomi daerah.

Bagi Markus, tantangan pembangunan tidak berhenti pada menghadirkan infrastruktur fisik. Pekerjaan yang lebih menentukan justru dimulai setelah fasilitas tersedia tentang bagaimana membuatnya produktif, siapa yang mengelolanya, dari mana sumber pendapatan operasionalnya dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.

“Kami mendorong Pelindo untuk mengelola Pelabuhan Tanjung Ular. Harapan kami, pelabuhan ini dapat dikelola secara profesional karena Pelindo sudah berpengalaman di bidang kepelabuhanan,” ujar Markus.

Pernyataan tersebut menyiratkan arah kebijakan yang ingin ditempuh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Infrastruktur yang telah dibangun perlu ditopang oleh sistem pengelolaan yang memadai agar tidak berhenti sebagai aset fisik, melainkan berkembang menjadi penggerak kegiatan ekonomi.

Di sinilah masa depan Tanjung Ular dipertaruhkan apakah ia mampu menjadi simpul logistik yang produktif atau tetap menyimpan potensi yang belum sepenuhnya terwujud.

Pembangunan pelabuhan merupakan investasi strategis karena berkaitan dengan konektivitas, distribusi barang, efisiensi logistik dan akses menuju pasar yang lebih luas. Namun, nilai strategis tersebut tidak otomatis berubah menjadi keuntungan ekonomi apabila kegiatan operasional belum berjalan optimal.

Markus mengakui bahwa pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Ular selama ini masih dinilai belum maksimal. Karena itu, pemerintah daerah berupaya mendorong keterlibatan operator yang memiliki pengalaman, jaringan dan kemampuan bisnis di sektor kepelabuhanan.

“Kami berharap proses ini bisa berjalan lebih cepat. Selama ini, pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Ular terkesan belum efektif dan belum maksimal,” katanya.

Harapan tersebut bukan semata-mata tentang pergantian pengelola. Persoalan yang lebih mendasar ialah bagaimana menyusun model bisnis yang dapat menjamin keberlangsungan operasional pelabuhan.

Pelabuhan membutuhkan pengguna jasa yang konsisten, volume muatan yang memadai, konektivitas transportasi, kesiapan fasilitas, serta biaya layanan yang kompetitif. Tanpa unsur-unsur tersebut, infrastruktur berisiko menghadapi kesenjangan antara besarnya potensi dan kecilnya aktivitas ekonomi yang dihasilkan.

Dalam konteks pembangunan daerah, situasi demikian menjadi pengingat bahwa keberhasilan tidak cukup dinilai melalui selesainya konstruksi. Pembangunan harus dilanjutkan dengan pengelolaan yang terukur, pemanfaatan yang nyata dan evaluasi terhadap manfaat yang dihasilkan.

Karena itu, dorongan Markus kepada Pelindo dapat dibaca sebagai upaya menggeser orientasi pembangunan dari sekadar menyediakan fasilitas menuju memastikan fasilitas tersebut benar-benar bekerja.

Menurut Markus, pemerintah daerah telah melakukan komunikasi dengan pihak terkait di tingkat pusat mengenai kemungkinan pelimpahan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Ular kepada Pelindo.

Ia menyampaikan bahwa gagasan tersebut memperoleh respons positif dalam komunikasi yang dilakukan. Namun, proses menuju pengelolaan oleh Pelindo tetap membutuhkan tindak lanjut, termasuk kepastian kewenangan, mekanisme kerja sama, dan tahapan pelaksanaannya.

Pemerintah daerah kemudian mengundang Direktur Eksekutif Pelindo, Budi, untuk membahas rencana tersebut dan melihat langsung kondisi pelabuhan.

Langkah ini penting karena keputusan pengelolaan pelabuhan tidak hanya berkaitan dengan kesiapan pemerintah daerah, tetapi juga menyangkut kelayakan usaha bagi operator. Perusahaan pengelola harus mempertimbangkan potensi pendapatan, biaya operasional, kebutuhan investasi, risiko bisnis dan kepastian pengguna jasa.

Markus memahami bahwa aspek bisnis menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan pelabuhan.

“Pelindo tentu memiliki perhitungan bisnis. Karena itu, harus ada pengguna jasa dan kegiatan usaha yang jelas agar operasional pelabuhan dapat berjalan secara berkelanjutan,” demikian substansi pandangan yang disampaikan dalam wawancara.

Dengan demikian, pekerjaan pemerintah daerah tidak cukup berhenti pada mendorong Pelindo agar bersedia mengelola. Pemerintah juga perlu membantu membangun ekosistem usaha yang membuat pelabuhan tersebut layak dioperasikan.

Di sisi lain, kepastian status aset, pembagian tanggung jawab, standar pelayanan dan mekanisme evaluasi harus menjadi bagian dari pembahasan. Semua itu diperlukan agar pengelolaan profesional tidak hanya menjadi slogan, tetapi terwujud dalam tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

PT Timah dan Peluang Membuka Jalur Ekspor

Salah satu peluang yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pemanfaatan Tanjung Ular sebagai jalur ekspor komoditas, terutama timah.

Markus mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah bertemu dengan jajaran direksi PT Timah Tbk. Dalam pertemuan tersebut, menurutnya, terdapat keinginan agar kegiatan ekspor perusahaan dapat memanfaatkan Pelabuhan Tanjung Ular.

“Kami sudah bertemu dengan direksi PT Timah. Ada keinginan agar ekspor dapat dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Ular,” ungkapnya.

Markus berharap pemanfaatan pelabuhan itu dapat membuka pilihan logistik yang lebih luas, termasuk kemungkinan menjangkau pasar Eropa dan Amerika, bergantung pada kesiapan operasional, kapasitas kapal, rute pelayaran, serta persyaratan perdagangan internasional.

Peluang tersebut menjadi penting bagi Bangka Barat karena aktivitas ekspor dapat menciptakan kebutuhan terhadap jasa transportasi, bongkar muat, pergudangan, distribusi dan layanan pendukung lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!