Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan bersama pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah strategi, termasuk pengalokasian anggaran bantuan iuran bagi masyarakat yang tidak mampu.
“Kami juga terus meningkatkan koordinasi lintas sektor, seperti dengan PTSP untuk mendorong perusahaan mendaftarkan karyawannya, serta bekerja sama dengan RT dan kelurahan dalam mendata warga yang benar-benar membutuhkan bantuan,” katanya.
Lebih lanjut, Widya menegaskan bahwa capaian UHC memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam kemudahan akses layanan kesehatan.
“Dengan UHC, masyarakat tidak perlu khawatir soal biaya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, karena sudah ada jaminan pembiayaan,” ujarnya.
Meski demikian, peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan tetap menjadi prioritas utama.
“Fasilitas kesehatan harus terus meningkatkan mutu pelayanan agar menjadi pilihan utama bagi peserta JKN,” tegasnya.
Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang menargetkan keaktifan peserta JKN dapat meningkat hingga mendekati 100 persen, seiring komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat.
“Dan kepada masyarakat, khususnya peserta mandiri, mari lebih disiplin membayar iuran agar kepesertaan tetap aktif dan berkelanjutan,” pungkas Widya. (*/b5)
