Penulis: Belva Al Akhab dan Satrio
MENTOK, Berita5.co.id — Jum’at (28/1/2026) Kelangkaan elpiji 3 kilogram (kg) di Kota Mentok, Kabupaten Bangka Barat, bukan lagi sekadar gangguan distribusi. Ia telah menjelma menjadi potret kegagalan negara dalam menjaga hak paling elementer warganya yaitu akses terhadap energi bersubsidi. Selama lebih dari sepekan, gas melon sebagai simbol keberpihakan negara kepada rakyat kecil menghilang dari peredaran, meninggalkan dapur-dapur sunyi dan usaha mikro yang tercekik pelan-pelan.
Di pangkalan resmi kosong. Di pengecer nihil. Yang tersisa hanya janji, spekulasi, dan saling lempar tanggung jawab. Warga Mentok kini hidup dalam ironi bahwa subsidi ada di atas kertas, tapi lenyap di lapangan.
“Sekarang bukan lagi soal harga mahal. Barangnya memang tidak ada. Kalau dulu masih bisa dapat di pengecer meski Rp 50 ribu, sekarang kosong total,” ujar SR (47), warga Kelurahan Tanjung, Mentok, dengan nada getir setelah berkeliling ke lebih dari lima pangkalan resmi tanpa hasil.
Hasil pantauan lapangan menunjukkan fakta yang lebih telanjang dari sekadar keluhan warga. Sejumlah pangkalan elpiji di Mentok mengaku menerima pasokan yang jauh dari cukup. Bahkan, beberapa di antaranya tidak menerima distribusi sama sekali selama beberapa hari berturut-turut. Kondisi ini menegaskan satu hal bahwa rantai distribusi elpiji subsidi sedang bermasalah serius.
Padahal, PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha penugasan negara memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan elpiji 3 kg tersedia, cukup, dan tepat sasaran. Namun di Mentok, kewajiban itu seolah berhenti di meja administrasi.
Ironisnya, kelangkaan akut di lapangan justru bertabrakan keras dengan pernyataan resmi pemerintah pusat yang berulang kali menyebut stok elpiji nasional dalam kondisi aman. Aman bagi siapa?
Pertanyaan ini menggantung di udara, tanpa jawaban, tanpa klarifikasi, tanpa empati.
Ketiadaan penjelasan resmi dari Pertamina hanya mempertebal kecurigaan publik. Di tengah krisis ini, warga mencium bau lama yang tak pernah benar-benar hilang yaitu penyalahgunaan elpiji subsidi secara masif dan sistemik.
“Rumah makan Padang, pecel lele, sampai usaha laundry masih pakai gas 3 kg. Ini bukan rahasia lagi. Yang kecil justru kehabisan,” ungkap AN (39), warga Mentok, tanpa ragu.
Pernyataan ini bukan tudingan kosong. Ia selaras dengan realitas yang mudah disaksikan siapa pun di lapangan. Elpiji 3 kg, yang seharusnya menjadi hak rumah tangga miskin dan usaha mikro, justru mengalir deras ke usaha-usaha yang secara ekonomi jauh lebih mampu.
Padahal, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa elpiji 3 kg hanya diperuntukkan bagi:
Rumah tangga miskin
Usaha mikro
