Penjelasan itu justru memperkuat kegelisahan karyawan.
Bagi mereka, pembinaan tanpa tenggat dan tanpa sanksi nyata hanya akan memperpanjang penderitaan.
Wakil Rakyat yang Tak Bisa Diharapkan
Bukan hanya pemerintah eksekutif yang dinilai absen.
Para karyawan juga mengaku tak pernah merasakan kehadiran wakil rakyat, baik di tingkat kota maupun provinsi.
“Begitulah Bang karakter pemerintahan dan wakil rakyat kite,” ujar Gus, karyawan ViZ lainnya. “Dak de yang betul-betul peduli.”
Padahal, secara fungsi, DPRD memiliki kewenangan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dan perlindungan warga, termasuk buruh.
Namun, hingga kini, tak satu pun langkah konkret dari para legislator yang dirasakan langsung oleh para pekerja ViZ.
Situasi ini memunculkan dugaan di kalangan karyawan, apakah pemerintah dan wakil rakyat takut berhadapan dengan pemilik ViZ?
Dugaan itu mungkin sulit dibuktikan secara terbuka. Namun, yang nyata, ketakutan justru dirasakan oleh para pekerja, bukan oleh pihak yang seharusnya memiliki kuasa.
“Berharap ke Pemerintah Seperti Mengejar Bayangan”
Dalam kondisi serba tak pasti, para karyawan akhirnya hanya menggantungkan harapan pada nurani pemilik perusahaan.
“Hanya kepada Tuhan lah doa kami panjatkan,” kata Bujang. “Berharap hati owner ViZ, Acung, tergerak memenuhi tuntutan karyawan.”
Kalimat paling getir datang dari penutup percakapan dengan para pekerja.
“Berharap kepada pemerintah dan wakil rakyat,” ujar Bujang pelan, “sama dengan berharap dengan bayang-bayang.”
Kisah karyawan ViZ bukan sekadar potret konflik ketenagakerjaan di satu pabrik air minum.
Ia menjadi cermin tentang lemahnya kehadiran negara di hadapan warga yang paling rentan dan tentang wakil rakyat yang suaranya tak pernah sampai ke ruang produksi tempat para buruh menunggu keadilan. (B5)
