Oleh: Bangdoi Ahada
PANGKALPINANG, TRASBERITA.COM — Di balik sepanjang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tersimpan kegelisahan yang tak banyak terdengar.
Bukan hanya soal legalitas tambang rakyat, tetapi tentang benteng terakhir pesisir Bangka Belitung, yakni hutan mangrove.
Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah Bangka Belitung Elly Agustina Rebuin mengungkapkan sebuah fakta yang selama ini menjadi dilema.
Cadangan timah justru banyak berada di kawasan pesisir, lokasi yang juga menjadi habitat utama mangrove.
“Silakan WPR dan IPR berjalan. Tapi jangan sentuh mangrove,” tegasnya.
Kalimat itu bukan sekadar penolakan, melainkan peringatan atas ancaman yang dinilai dapat mengulang kerusakan masa lalu.
Bekas Luka yang Belum Pulih
Di kawasan Lintas Timur Bangka, upaya rehabilitasi mangrove telah berlangsung sejak 2018 bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS).
Sekitar 200 hektare lahan bekas tambang ilegal direhabilitasi. Dari luasan tersebut, sekitar 75 hektare mulai tumbuh produktif.
Perjuangan itu tidak mudah. Bertahun-tahun kelompok masyarakat menjaga bibit dari abrasi, gelombang, hingga aktivitas manusia. Karena itu, ia menolak jika kawasan yang telah dipulihkan kembali dibuka untuk aktivitas pertambangan.
“Jangan sampai yang sudah kita perbaiki dibongkar lagi. Itu bekas tambang ilegal yang sudah susah payah dipulihkan,” katanya.
Timah dan Mangrove, Dua Kekayaan dalam Satu Ruang
Persoalan terbesar justru berada di bawah akar mangrove.
Menurutnya, kawasan mangrove memiliki kandungan karbon sangat tinggi. Namun di lokasi yang sama, terdapat indikasi endapan timah yang menjadi incaran penambang.
“Kalau terkena sinar matahari, sering terlihat kemilau di sekitar akar mangrove. Itu menunjukkan adanya mineral ikutan, termasuk timah.”
Inilah dilema Bangka Belitung. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan ruang usaha melalui WPR. Di sisi lain, pembukaan kawasan mangrove demi mengejar timah dapat menghilangkan fungsi ekologis yang tidak tergantikan.
Ia menyebut kondisi mangrove Bangka Belitung sudah jauh menurun.
Jika dahulu tutupan mangrove mencapai sekitar 65 persen, kini diperkirakan tersisa kurang dari 40 persen.
Penurunan tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya abrasi pantai, perubahan iklim lokal, hingga hilangnya habitat ikan, udang, kepiting, dan berbagai biota pesisir.
