Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Tim
PANGKALPINANG, Berita5.co.id — Bagi sebagian orang, pembangunan dimulai dari besarnya anggaran. Namun bagi Anggota DPD RI Komite III, Ustaz Zuhri M, pembangunan justru berawal dari sesuatu yang lebih sederhana tentang komunikasi yang tidak pernah putus antara desa, daerah, dan pemerintah pusat.
Di ruang-ruang rapat kementerian, berbagai program terus lahir. Anggarannya diperbesar, sasarannya diperluas, bahkan Presiden memberikan ruang lebih besar agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Namun di sisi lain, tidak sedikit daerah yang hanya menjadi penonton. Bukan karena tidak memiliki potensi, melainkan karena terlambat mengetahui peluang yang tersedia.
Kegelisahan itulah yang dibawa Zuhri saat Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja di Pangkalpinang, Kamis (30/7/2026). Baginya, tugas seorang senator bukan sekadar menyampaikan aspirasi daerah ke Jakarta, tetapi memastikan setiap peluang yang lahir di pusat benar-benar menemukan jalannya hingga ke desa-desa.
” Saya melihat banyak program kementerian yang sebenarnya sangat baik, tetapi belum terserap oleh daerah. Karena itu kami turun langsung melihat kondisi di lapangan, membawa persoalan itu ke kementerian, lalu mengajak mereka datang sendiri melihat kebutuhan masyarakat. Ternyata kementerian menyambut baik dan bersedia turun langsung ke daerah,” ujarnya.
Bagi Zuhri, pembangunan bukan hanya soal menghadirkan proyek, melainkan membangun jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan negara. Ketika komunikasi itu tersambung, program pemerintah tidak lagi berhenti di atas kertas, tetapi menjelma menjadi kesempatan bagi masyarakat.
Ia mencontohkan berbagai informasi mengenai program kementerian yang selama ini belum diketahui pemerintah daerah maupun desa. Padahal, peluang tersebut bisa membuka jalan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi lokal, hingga lahirnya lapangan kerja baru.
” Selama ini banyak informasi dari pusat yang tidak sampai ke bawah. Setelah kita membuka komunikasi, ternyata peluangnya sangat banyak. Tinggal bagaimana pemerintah daerah sampai desa mampu menangkap kesempatan itu dan mempersiapkan diri agar program tersebut benar-benar bisa masuk ke Bangka Belitung,” katanya.
Di mata Zuhri, pembangunan hari ini bukan lagi sekadar soal siapa yang memiliki sumber daya alam paling melimpah. Yang menentukan justru siapa yang paling cepat menangkap informasi dan paling siap menjalankan program.
Karena itu, ia mengingatkan bahwa setiap daerah kini sedang berada dalam kompetisi yang sama.
” Kalau kita tidak mengambil peluang itu, daerah lain yang akan mengambilnya. Program pusat tidak mungkin menunggu daerah yang tidak siap. Karena itu kita harus cepat membangun komunikasi dan kolaborasi sampai ke tingkat desa,” tegasnya.
Kalimat itu lahir dari pengalamannya berkeliling daerah dan berdiskusi langsung dengan berbagai kementerian. Ia melihat banyak program nasional yang sesungguhnya telah tersedia, tetapi gagal dimanfaatkan karena kurangnya koordinasi dan minimnya kesiapan administratif.
Menurutnya, Babel tidak boleh lagi hanya menjadi penonton ketika kesempatan dibuka pemerintah pusat.
” Presiden sudah meningkatkan anggaran. Tetapi penyerapan itu adanya di daerah. Kalau daerah tidak siap, program itu akan berpindah ke daerah lain yang lebih siap. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” ujarnya.
Zuhri juga menyoroti tantangan pembangunan sumber daya manusia di Bangka Belitung. Meski angka pengangguran relatif lebih rendah dibanding sejumlah daerah lain, menurutnya tantangan sesungguhnya berada pada produktivitas tenaga kerja.
Baginya, masyarakat tidak cukup hanya memperoleh pekerjaan. Mereka harus terus meningkatkan kemampuan agar mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
