Ketua PD Indonesia Bekerja (Inaker) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aboul Ala Almaududi SH. (Berita5)
PANGKALPINANG, Berita5.co.id — Ketua PD Indonesia Bekerja (Inaker) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aboul Ala Almaududi SH menegaskan bahwa hubungan antara Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia bukanlah hubungan atasan dan bawahan, melainkan kemitraan strategis yang harus saling melengkapi.
“Gubernur bukan atasan langsung Bupati atau Wali Kota. Mereka sejajar dalam struktur otonomi daerah, hanya saja fungsinya berbeda,” tegas Ketua PD Inaker Babel, Aboul A’la Almaududi, SH, kepada wartawan, Selasa (18/6/2025).
Menurutnya, Gubernur menjalankan dua fungsi penting yakni sebagai kepala daerah provinsi dan sebagai wakil pemerintah pusat.
Hal ini menjadikan posisi Gubernur krusial dalam mengkoordinasikan kebijakan yang melibatkan lintas kabupaten dan kota.
Ia menjelaskan bahwa perbedaan wilayah dan kewenangan seharusnya menjadi dasar kerja sama, bukan saling tumpang tindih.
Bupati yang memimpin wilayah pedesaan dan Wali Kota yang mengelola kawasan urban memiliki fokus pembangunan yang berbeda, namun tetap harus sinkron dengan arah kebijakan provinsi.
“Kalau tidak harmonis, ya pembangunan bisa mandek. Masyarakat jadi korban karena programnya saling bertabrakan atau justru tidak jalan,” ungkapnya.
Ia mencontohkan situasi di Bangka Belitung, di mana proyek infrastruktur lintas kabupaten seperti jalan penghubung atau pengelolaan pariwisata bisa terbengkalai apabila tidak ada kesepakatan lintas wilayah.
