Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Tim
BANGKA BARAT, Berita5.co.id – Pembangunan tidak pernah lahir dari beton semata. Ia tumbuh dari keberanian mengambil keputusan, dari kecermatan membaca keadaan dan dari kesediaan pemerintah menyesuaikan langkah ketika kondisi berubah. Di balik setiap angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tersimpan cerita tentang anak-anak yang membutuhkan sekolah yang lebih baik, petani yang berharap jalan produksi semakin layak, nelayan yang menanti infrastruktur penunjang, hingga masyarakat yang mendambakan pelayanan publik yang semakin cepat dan berkualitas.
Nuansa itulah yang terasa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka Barat saat Bupati Bangka Barat, Markus, S.H., menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (6/8/2026), di Gedung Mahligai Betason II, Mentok. Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran pemerintah daerah, Bupati menegaskan bahwa perubahan anggaran bukanlah sekadar proses administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ruang sidang siang itu dipenuhi suasana yang khidmat. Agenda yang dibahas memang tidak menghadirkan hiruk-pikuk seperti peresmian proyek atau seremoni pembangunan fisik. Namun, justru dari ruangan itulah arah pembangunan Bangka Barat untuk sisa tahun anggaran 2026 mulai ditentukan.
Dalam pidatonya, Markus menjelaskan bahwa penyusunan perubahan KUA dan PPAS merupakan bentuk koreksi terhadap berbagai perkembangan yang tidak lagi sesuai dengan asumsi saat APBD murni disusun. Dinamika ekonomi, perubahan kebutuhan masyarakat, hingga penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 menjadi alasan utama perlunya perubahan kebijakan anggaran.
” Dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan koreksi dan revisi terhadap perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi pada KUA dan PPAS yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan berpedoman pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026,” ujar Markus.
Bagi sebagian orang, angka-angka anggaran mungkin hanya tampak sebagai deretan nominal yang sulit dipahami. Namun bagi pemerintah daerah, setiap perubahan memiliki konsekuensi terhadap pelayanan masyarakat. Ketika pendapatan meningkat, kesempatan mempercepat pembangunan ikut terbuka. Ketika kebutuhan belanja bertambah, pemerintah dituntut semakin cermat menentukan prioritas agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam dokumen yang disampaikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat cukup signifikan. Dari semula sebesar Rp 106,84 miliar, naik menjadi Rp 139,17 miliar atau bertambah sekitar Rp 32,33 miliar. Kenaikan tersebut menjadi sinyal bahwa kapasitas fiskal daerah mengalami penguatan sehingga memberi ruang lebih luas bagi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga mengalami penyesuaian. Nilainya meningkat dari Rp 700,18 miliar menjadi Rp 758,09 miliar, sehingga total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar
Rp 897,26 miliar. Tambahan pendapatan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk menjawab berbagai kebutuhan pembangunan yang berkembang sepanjang tahun berjalan.
Namun, peningkatan pendapatan juga berjalan beriringan dengan meningkatnya kebutuhan belanja. Pemerintah memproyeksikan belanja daerah naik dari Rp 887,38 miliar menjadi Rp 977,46 miliar. Selisih antara pendapatan dan belanja itu menyebabkan defisit anggaran sekitar Rp 80,20 miliar, yang selanjutnya akan ditutup melalui mekanisme pembiayaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi masyarakat, istilah “defisit” sering kali terdengar mengkhawatirkan. Namun dalam tata kelola keuangan daerah, defisit bukan selalu berarti kondisi yang buruk. Dalam banyak kesempatan, defisit justru menjadi instrumen fiskal untuk memastikan pembangunan tetap berjalan ketika kebutuhan masyarakat meningkat lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan. Terpenting bagaimana pembiayaan tersebut dikelola secara bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
