Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Belva
BANGKA BARAT, Berita5.co.id — Sebuah pabrik selalu datang membawa bahasa yang terdengar menjanjikan dalam investasi, lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, hilirisasi dan pendapatan daerah.
Namun bagi masyarakat yang hidup di sekitar lokasi pembangunan, sebuah pabrik tidak hanya hadir dalam bentuk bangunan dan mesin. Ia juga datang bersama pertanyaan tentang tanah siapa yang digunakan, sungai bagaimana nasibnya, lingkungan seperti apa yang ditinggalkan dan siapa yang paling dahulu merasakan manfaat ketika roda industri mulai berputar.
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kini mengemuka di Desa Tumbak Petar, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat.
Rencana pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) di wilayah tersebut telah mempertemukan dua wajah pembangunan. Di satu sisi ada harapan akan investasi dan lapangan pekerjaan. Di sisi lain muncul keberatan sebagian warga yang meminta pemerintah memastikan legalitas, tata ruang dan dampak lingkungan sebelum pembangunan bergerak lebih jauh.
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kini memilih tidak buru-buru memberi stempel setuju ataupun menutup pintu investasi.
Bupati Bangka Barat Markus, S.H. mengatakan pemerintah daerah terlebih dahulu mendengarkan keterangan pihak masyarakat dan perusahaan dalam agenda audiensi yang berlangsung Jumat (25/9/2026).
“Pada prinsipnya kami ingin mencari solusi yang terbaik, jangan sampai ada masyarakat kita ini yang terjadi disharmonisasi di lapangan,” kata Markus.
Kalimat itu menjadi penting karena persoalan pembangunan di Tumbak Petar bukan sekadar perkara berdirinya sebuah pabrik.
Ini soal bagaimana pemerintah mengelola pertemuan antara modal, ruang hidup masyarakat, dan lingkungan.
Markus secara terbuka menegaskan pemerintah daerah tidak berada pada posisi anti-investasi.
“Kita tidak boleh anti-investasi. Tapi juga investasi itu gak boleh juga merupakan masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan posisi pemerintah yang mencoba menempatkan investasi sebagai instrumen pembangunan, bukan tujuan akhir pembangunan.
Sebab ukuran pembangunan pada akhirnya bukan hanya berapa besar modal yang masuk.
Pertanyaannya lebih jauh tentang berapa banyak masyarakat memperoleh pekerjaan, bagaimana petani mendapatkan pasar, apakah pemerintah memperoleh penerimaan, dan apakah lingkungan tetap dapat berfungsi setelah aktivitas industri berlangsung?.
Pertanyaan terakhir menjadi semakin penting karena masyarakat Tumbak Petar sebelumnya telah menyampaikan pengaduan mengenai aktivitas penggarapan lahan di kawasan hulu Sungai Butun.
Dalam pemberitaan Timelines.id pada 18 September 2026, perwakilan masyarakat bahkan mengirim surat kedua kepada Bupati Bangka Barat dan 17 instansi. Warga meminta pemeriksaan lapangan, audit legalitas kegiatan, termasuk IUP, HGU, persetujuan lingkungan, kesesuaian tata ruang serta perlindungan sungai dan sempadannya.
Dengan demikian, polemik Tumbak Petar tidak dapat dibaca hanya sebagai pertentangan antara warga yang menerima dan warga yang menolak pembangunan.
Di dalamnya terdapat persoalan yang lebih teknis dalam dokumen, lokasi, tata ruang, lingkungan, batas sungai, status lahan dan izin.
Semua itu membutuhkan pemeriksaan, bukan sekadar perdebatan.
Setelah mendengarkan keterangan masyarakat dan perusahaan, Markus mengatakan Pemkab Bangka Barat akan membentuk tim untuk melakukan pengecekan lapangan pada Senin.
Tim tersebut, menurut Markus, akan melibatkan perangkat daerah terkait, antara lain unsur lingkungan hidup, pertanian, perizinan, PUPR serta Camat Jebus.
“Kami sepakat, kami hari Senin akan menggunakan tim untuk melakukan cross-check di lapangan,” kata Markus.
Langkah tersebut menjadi titik penting dalam proses pengambilan kebijakan.
Sebab pemerintah tidak hanya menerima laporan dari satu sisi.
Keterangan masyarakat akan diuji dengan kondisi lapangan. Keterangan perusahaan juga akan diperiksa terhadap fakta lapangan dan dokumen yang tersedia.
Di sinilah profesionalitas sebuah kebijakan publik sebenarnya diuji bukan pada seberapa cepat seorang pejabat mengatakan setuju atau tidak setuju, melainkan pada kemampuan memastikan keputusan lahir dari informasi yang dapat diverifikasi.
Markus sendiri menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih berada pada tahap mendengarkan keterangan para pihak.
“Sekarang ini kita hanya mendengarkan dari perwakilan masyarakat menyampaikan seperti ini, dari pihak perusahaan seperti ini. Tentunya kan sama-sama nanti ke lapangan untuk cross-check.” ungkapnya.
Dengan kata lain, pemerintah belum menjadikan satu versi cerita sebagai kesimpulan.
Berdasarkan penjelasan Markus, pihak perusahaan baru mengajukan rencana pembangunan dan belum dapat disebut telah memiliki seluruh perizinan pembangunan pabrik.
Ia juga menyebut aktivitas yang telah dilakukan di lokasi sejauh ini baru berupa land clearing, berdasarkan keterangan pihak perusahaan.
Dalam audiensi, luas kawasan yang disebut berkaitan dengan rencana pembangunan juga muncul dalam pembicaraan sekitar 30 hektare. Namun angka tersebut masih membutuhkan verifikasi teknis melalui dokumen dan pengecekan lapangan.
Di titik ini, pemerintah memiliki pekerjaan yang lebih besar daripada sekadar menentukan boleh atau tidak boleh.
Pemerintah harus memastikan apa yang sebenarnya hendak dibangun, di atas lahan dengan status apa, berdasarkan izin apa, dengan dampak lingkungan seperti apa dan apakah seluruh proses tersebut sesuai tata ruang serta ketentuan perlindungan lingkungan.
Sebab membangun pabrik jauh lebih mudah daripada membangun kembali sungai yang rusak.
Sungai Butun dan Ingatan Masyarakat
Persoalan lingkungan di kawasan Tumbak Petar bukan cerita yang tiba-tiba muncul pada September 2026.
Pada Juli 2026, pemberitaan lokal menyoroti keluhan warga mengenai kekeruhan Sungai Butun setelah adanya aktivitas penggarapan lahan di Dusun Kendodong. Sejumlah warga yang mencari udang di sungai tersebut mengaku hasil tangkapan berkurang ketika air menjadi keruh. Kepala Desa Tumbak Petar saat itu menjelaskan lokasi penggarapan tidak memasuki area Sungai Butun dan mengatakan masyarakat memiliki pandangan berbeda terhadap rencana pembangunan pabrik.
Pemberitaan lain pada September juga mencatat adanya permintaan masyarakat agar pemerintah memeriksa aktivitas alat berat di kawasan hulu Sungai Butun, termasuk persoalan legalitas, perizinan, kondisi sungai dan pembangunan tanggul.
Sementara itu, laporan investigatif INLENS pada Juli 2026 memuat dugaan pengerukan kawasan DAS Sungai Butun dan mengaitkannya dengan rencana pembukaan lahan serta pembangunan pabrik sawit. Karena informasi tersebut merupakan dugaan berdasarkan laporan warga dan pemberitaan, status serta penyebab kerusakan tetap membutuhkan verifikasi lapangan dan pemeriksaan resmi.
Di sinilah pembangunan menghadapi ironi klasiknya.
Ketika pemerintah berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, masyarakat berbicara tentang air.
Keduanya sebenarnya tidak harus berlawanan.
Tetapi keduanya tidak dapat dipertemukan hanya dengan slogan.
Air membutuhkan data. Lahan membutuhkan dokumen. Investasi membutuhkan izin dan masyarakat membutuhkan kepastian.
Dalam pemberitaan Bangka Belitung TV pada 8 September 2026, warga bernama Samsul Hidayat menyampaikan bahwa pembangunan PKS dapat memberikan manfaat apabila dikelola secara profesional dan sesuai aturan.
“Kalau bicara fakta, mari kita buka fakta. Kalau bicara lingkungan, mari gunakan data lingkungan. Kalau bicara aturan, mari kita lihat dokumennya. Semua harus terang dan transparan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut relevan dengan keputusan Pemkab Bangka Barat untuk melakukan cross-check.
Sebab ketika terjadi perbedaan klaim, pemerintah tidak seharusnya memilih klaim berdasarkan siapa yang paling keras berbicara.
Pemerintah perlu memilih mekanisme pemeriksaan.
Jika masyarakat mengatakan air keruh, maka kualitas air dapat diuji.
Jika masyarakat mempertanyakan sempadan sungai, batas dan kondisi lapangan dapat diperiksa.
Jika ada pertanyaan mengenai IUP, HGU, persetujuan lingkungan atau kesesuaian tata ruang, dokumennya dapat ditelusuri.
Jika perusahaan menyatakan seluruh kegiatan telah sesuai ketentuan, dokumen dan kondisi lapangan dapat menjadi alat pembuktiannya.
Dengan cara seperti itu, pembangunan keluar dari arena opini dan masuk ke wilayah administrasi, hukum, teknis serta ilmu pengetahuan.
Pembangunan Tidak Boleh Hanya Menghasilkan Pagar dan Cerobong
Bangka Barat bukan daerah yang asing dengan industri sawit.
Pada 2024, pembangunan pabrik CPO di Desa Kacung juga dikaitkan pemerintah daerah dengan peningkatan kesejahteraan petani, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi. Pabrik tersebut dirancang mengandalkan bahan baku dari petani sekitar.
Artinya, secara ekonomi, keberadaan industri pengolahan memang memiliki potensi menciptakan rantai nilai baru.












