Sederhana, rapuh dan tragis.
“Kalau di laut itu sifatnya imajiner, garis khayal atau perkiraan. Nah di sini kita ingin memastikan titik patok dan garis batas antara zona tangkap nelayan dan zona tambang,” jelas Rusian.
Pernyataan itu menyimpan satire yang menyakitkan.
Di negeri yang mampu menghitung kandungan timah hingga ke dasar laut, masyarakat pesisir justru dipaksa hidup di atas batas-batas “khayal”.
Seolah yang paling nyata dari laut Bangka hanyalah eksploitasi.
Sementara hak nelayan cukup diukur dengan perkiraan.
Penetapan garis batas berlangsung alot. Perdebatan muncul. Ketegangan terasa di wajah para nelayan yang sejak pagi berdiri mengawasi proses itu dengan tatapan penuh curiga.
Mereka terlalu sering dijanjikan ketenangan.
Terlalu sering diminta sabar.
Sementara laut mereka terus mengecil.
Namun hari itu, Rusian memilih tidak bersembunyi di balik protokoler. Ia berdiri langsung di titik panas konflik, mendengar keluhan masyarakat dan memfasilitasi kesepakatan yang selama ini dibiarkan menggantung.
“Alhamdulillah walaupun memakan waktu cukup lama dan melelahkan, semua sepakat dengan patok dan garis batas tersebut,” ujarnya.
Kesepakatan akhirnya tercapai.
Tetapi jangan salah memahami keadaan.
Ini bukan akhir konflik.
Ini hanya jeda sebelum persoalan yang lebih besar kembali muncul jika negara tetap gagal membangun kepastian tata kelola laut yang adil.
Sebab laut Bangka Barat hari ini sedang menghadapi krisis yang jauh lebih berbahaya dari sekadar tambang ilegal atau sengketa wilayah.
Ia sedang menghadapi krisis kepercayaan.
Masyarakat mulai ragu apakah negara benar-benar melindungi mereka atau hanya datang untuk memastikan konflik tidak mengganggu kepentingan yang lebih besar.
Di titik inilah langkah Rusian menjadi penting sekaligus provokatif.
Ia sedang memperlihatkan sesuatu yang mulai langka ketika pejabat yang memilih hadir di tengah konflik, bukan hanya muncul saat kamera menyala.
Itu membuat posisinya berbeda.
Karena di saat banyak orang sibuk bicara investasi, Rusian justru bicara tentang mencegah kebencian sosial.
“Semua pihak harus menerima hasil ini sehingga tidak ada konflik,” tegasnya.
Kalimat itu terdengar normatif.
Namun di tengah panasnya perebutan laut Bangka Barat, ia sesungguhnya sebagai peringatan keras.
Bahwa jika ruang hidup masyarakat terus dipersempit tanpa kepastian, maka yang lahir bukan hanya kemarahan nelayan.
Yang lahir adalah ledakan sosial.
Menjelang sore, garis batas itu akhirnya selesai ditetapkan.
Tidak ada tepuk tangan.
Tidak ada seremoni kemenangan.
Hanya wajah-wajah letih masyarakat pesisir yang sejak lama merasa laut mereka perlahan dirampas sedikit demi sedikit.
Ponton masih berdiri.
Mesin masih meraung.
Laut masih bergelombang.
Namun setidaknya hari itu, masyarakat melihat sesuatu yang jarang terjadi di Bangka Belitung. Seorang camat datang lebih dulu sebelum konflik berubah menjadi luka.
(B5)
