Penulis: Medi Hestri, Belva Al Akhab dan Satrio
BANGKA BARAT, Berita5.co.id – Laut Tanjung Niur akhirnya tidak lagi hanya dipenuhi ombak. Ia kini dipenuhi suara mesin ponton, aroma solar, peta izin yang saling menindih dan ketakutan masyarakat pesisir yang pelan-pelan mulai merasa asing di lautnya sendiri.
Di tengah situasi yang nyaris meledak itu, Camat Tempilang, Rusian, SKM., M.H., memilih melakukan sesuatu yang jarang dilakukan pejabat hari ini untuk datang langsung sebelum konflik berubah menjadi berita duka.
Rabu (06/05/2026), Rusian berdiri di pesisir Tanjung Niur bersama Forkopimcam, Polsek Tempilang, pemerintah desa, PT Timah, satgas tambang, pihak CV, serta perwakilan nelayan Desa Tanjung Niur dan Benteng Kota.
Bukan untuk seremoni.
Bukan untuk foto formalitas.
Tetapi untuk menghadapi satu kenyataan pahit yang selama ini dibiarkan menggantung di laut Bangka Barat terhadap wilayah hidup masyarakat diperebutkan di atas garis-garis yang bahkan negara sendiri tidak mampu menunjukkannya secara pasti.
Di situlah ironi terbesar negeri tambang ini terbuka telanjang.
Izin ada.
Peta ada.
Koordinat ada.
Tetapi ketika nelayan bertanya di mana batas laut tangkap mereka, semua mendadak berubah menjadi “perkiraan”.
Seolah hidup masyarakat pesisir hanya digantung di atas garis khayal.
“Ya kita harus bergerak cepat turun ke lokasi yang dipermasalahkan warga karena ini sangat sensitif menjadi sumber konflik atau gesekan antar warga. Kita tidak ingin itu terjadi,” ujar Rusian.
Kalimat itu terdengar sederhana. Namun di tengah tradisi birokrasi yang sering datang terlambat setelah konflik pecah, langkah Rusian justru terasa seperti tamparan keras.
Sebab terlalu sering negara hadir setelah rakyat saling membenci.
Terlalu sering pejabat berbicara tentang stabilitas dari balik meja berpendingin udara, sementara nelayan menahan marah di bawah matahari dan ancaman kehilangan laut.
Rusian tampaknya memahami satu hal yang gagal dibaca banyak orang terhadap konflik tambang bukan dimulai ketika orang berkelahi.
Konflik dimulai ketika masyarakat merasa suara mereka tidak lagi penting.
Di Tanjung Niur, rasa itu sudah lama tumbuh.
Nelayan melihat ponton bergerak semakin dekat seperti predator yang perlahan menggerus ruang hidup mereka. Laut yang dulu diwariskan sebagai sumber penghidupan kini berubah menjadi ruang negosiasi antara izin, modal dan kekuasaan.
Mereka tidak sedang melawan kemajuan.
Mereka hanya sedang mempertahankan hak untuk tetap hidup.
Namun di negeri yang terlalu lama memuliakan hasil tambang, suara nelayan sering hanya terdengar seperti gangguan kecil di tengah deru ekonomi.
Karena itulah, ketika Rusian memilih turun langsung ke lokasi konflik, kehadirannya menjadi lebih dari sekadar tindakan administratif.
Ia berubah menjadi simbol bahwa masih ada pejabat yang mau melihat laut bukan sekadar angka produksi.
Konflik Tanjung Niur sendiri memuncak setelah hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (04/05/2026) menegaskan aktivitas tambang tidak boleh masuk ke zona tangkap nelayan.
Namun keputusan itu justru membuka pertanyaan paling absurd.
Di mana sebenarnya garis batas itu berada?
“Semua kita saat ini tidak tahu pasti mana titik atau garis zona tersebut. Mana zona tangkap nelayan dan mana zona tambang di bawah IUP PT Timah,” kata Rusian.
Kalimat itu seperti membongkar kebohongan besar tata kelola laut selama ini.
Bayangkan.
Laut dipenuhi aktivitas bernilai miliaran rupiah, tetapi batas ruang hidup masyarakat sendiri masih kabur seperti kabut.
Nelayan diminta patuh.
Tambang diminta tertib.
Tetapi garis pembatasnya bahkan tidak pernah benar-benar dipahami bersama.
Bukankah itu cara paling sempurna untuk memelihara konflik?
Di Tanjung Niur, batas laut akhirnya ditentukan bukan dengan teknologi canggih atau sistem modern, melainkan lewat patok di daratan dan garis lurus imajiner yang ditarik ke tengah laut berdasarkan kesepakatan bersama.
