Penulis: Ical
SIMPANGRIMBA, Berita5.co.id – Masyarakat mempertanyakan keberadaan dua unit Kapal Isap Produksi (KIP), yang beroperasi di Laut Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Aktivitas dua unit KIP milik PT Synergy Maju Bersama (SMB), yakni Pirat 1 dan Isamar tersebut menuai protes masyarakat.
Pasalnya, satu tahun ini tidak melakukan sosialisasi terkait status, rencana kerja maupun konpensasi KIP kepada masyarakat Permis dan Rajik.
Selain itu masyarakat juga mempertanyakan legalitas pasir timah yang disebut-sebut sebagai hasil dari operasional KIP selama satu tahun ini.
Selain aktivitas penambangan timah laut yang dinilai belum jelas, masyarakat juga menyebutkan bahwa pihak PT SMB tanpa sosialisasi yang memadai dan tidak ada kejelasan terkait kompensasi untuk warga Desa Permis dan Desa Rajik.
Warga Desa Permis yang minta namanya tidak disebutkan mengungkapkan kekecewaannya kepada Tim Media ini pada Senin (18/8/2025).
“Jangan seperti nelayan kemarin itu. Mereka dipanggil, diundang, dikasih jaring dua biji, sudah itu tanda tangan. Giliran yang maju ke depan, ternyata nelayan yang pro dengan PT SMB. Mereka bilang, ‘Nggak masalah, yang penting sama-sama kerja, kapal isap bekerja, TI (Tambang Inkonvensional) pribumi bekerja, sama-sama bekerja’,” ujarnya.
Warga ini juga menyoroti bantuan yang diberikan PT SMB kepada nelayan sebelumnya.
“Karena 90% nelayan di desa kami ini sangat berharap bagaimana TI ponton masyarakat lokal ini bisa bekerja, karena ada jatah bantuan dari teman-teman TI setiap hari untuk nelayan. Mereka khawatir kalau TI tidak bekerja, maka mereka kehilangan bantuan. Jangan sampai seperti minggu minggu lalu mereka tidak bekerja karena aparat merazia TI ponton. Kita tidak tahu pasti jaring itu dari siapa, dari PT SMB atau siapa. Yang jelas, nelayan ini diperlukan saat mereka butuh saja, dikumpulkanlah nelayan. Selama ini dimana PT SMB dan desa untuk nelayan? Baru kali ini kasih bantuan ke nelayan, seolah-olah kegiatan mereka ini rutin kasih CSR atau kompensasi tiap bulan kepada masyarakat, tapi kenyataannya bagaimana?,” jelasnya.
Menurut warga ini, satu tahun terakhir ini PT SMB tidak jelas dalam hal konpensasi dan dana CSR untuk masyarakat Desa Permis dan Rajik.
Padahal, kata Dia, ribuan ton pasir timah sudah diangkat dari perut Laut Permis Kabupaten Bangka Selatan.
“Bagaimana dana CSR dan kompensasi dari aktivitas KIP. Kalo memang ada, kami pengen transparan, berapa besarnya, sejak kapan, siapa saja yang dapat, bagaimana mekanisme penyalurannya?,” tanya Dia.
Dikatakan warga ini, sekarangkan sudah ada empat unit kapal isap yang beroperasi di Laut Permis.
“Jika dalam 1 tahun itu anggaplah 1.000 ton per unit nya, nah! kalau empat kapal berarti 4.000 ton kan. Sekarang kami pertanyakan saja, dimana CSR-nya dan bagaimana kompensasinya untuk desa kami?,” tandasnya.
Seorang tokoh masyarakat setempat menyindir kepedulian PT SMB yang dinilai hanya muncul saat membutuhkan dukungan masyarakat untuk administrasi saja.
“Kata mereka peduli dengan nelayan. Selama ini ke mana? Pas mau dibutuhkan, panggil nelayan yang pro, kan lucu. Coba jelaskan dan panggil masyarakat desa seluruhnya, jelaskan CSR-nya berapa, kompensasinya berapa. Katanya kan kompensasi tiap bulan, ayo buktikan kalo memang ada konpensasinya untuk masyarkat desa kami,” sindirnya.
Ia juga mempertanyakan kejelasan dimana lokasi pembongkaran timah KIP PT SMB.
“Katanya kapal isap ini produktif, ekspornya empat sampai lima ribuan ton. Jelaskan ke kami, di mana bongkar timahnya? Lumayan kalau ribuan ton, pemuda pemudi yang nganggur ikut kebagian juga, setidaknya kuli pikul timah pasti banyak kalau hasilnya ribuan ton. Desa kami sejahtera, masyarakatnya juga sejahtera. Sekarang dimana kompensasi yang katanya tiap bulan? CSR-nya di mana? Kami mau transparan dari PT SMB juga dari kades,” ungkapnya.
